Jakarta. Demokrasi tidak boleh hanya melibatkan kelompok elite masyarakat. Nah, salah satu contoh nyata praktek demokrasi di tingkat akar rumput adalah pelaksanaan prpoyek-proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Di sini, rakyat berembug langsung menentukan kebutuhannya, serta turut berpartisipasi dalam pendanaan dan pelaksanaannya.Sementara, Pemerintah mendukung pendaan dan menyediakan pendampingan teknis. "Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Karakter ini jangan sampai hilang," kata Wakil Presiden (Wapres) Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011, Rabu 27 April 2011.
Melihat manfaat PNPM, Wapres menegaskan, Presiden sudah sepakat untuk terus memperkuat PNPM, setidaknya hingga akhir masa pemerintahan pada 2014 nanti. Pemerintah Pusat juga akan menambah anggaran untuk PNPM Mandiri jika keuangan negara memungkinkan. Bahkan, Wapres sangat berharap pemerintahan berikutnya tetap melanjutkan program ini. Sebab, dalam berbagai kunjungan ke daerah, Wapres selalu melihat betapa PNPM sangat berhasil memotivasi dan mendorong kegiatan masyarakat. Pemberdayaan benar-benar berjalan tak cuma melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, melainkan juga pada berbagai kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Menurut laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, hingga 2011 PNPM-Mandiri Perdesaan telah berjalan di 5.020 kecamatan, 393 kabupaten/kota dan 32 provinsi yang meliputi 62.938 desa. Hasil-hasil selama periode 2007-2010, “Menunjukkan PNPM Mandiri Pedesaan telah menjadi motor penggerak sehingga pembangunan di perdesaan lebih dinamis,” ujar Mendagri. Lebih jauh Mendagri menjelaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan telah membangun jalan sepanjang 51.731,2 km, jembatan 6.571 unit, air bersih 31.458 unit, pasar desa 2.798 unit.
Walaupun PNPM telah memberikan manfaat dan berjalan dengan baik, Wapres melihat masih ada ruang untuk penyempurnaan PNPM. Yang terpenting, jangan sampai ada penyelewengan keuangan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, sekecil apapun. Wapres mendapat laporan ada beberapa kasus penyelewengan. "Meskipun jumlahnya kecil, tapi harus segera diatasi. Saya mohon dengan sangat, para Kepala Daerah memberi perhatian dan bertindak tegas terhadap penyelewengan itu. Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga," tutur Wapres.
Di luar itu, Wapres benar-benar berpesan agar rapat kerja ini jangan sampai menghasilkan perubahan yang menimbulkan rantai birokrasi baru dalam proses pelaksaan proyek-proyek PNPM Mandiri. Apalagi jika penentuan PNPM berubah menjadi bersifat instruksi dari atas ke bawah. Jika birokrasi turut terlibat di tengah proses demokrasi akar rumput itu, maka PNPM mandiri akan berubah menjadi proyek biasa saja. Ini pada akhirnya akan mematikan gairah masyarakat.
Cara perbaikan yang paling tepat, menurut Wapres, adalah justru dengan mendengarkan keluhan dari pelaksanaan di lapangan. "Setiap kali ke daerah saya bertemu dan mendengar langsung berbagai usulan.Salah satunya, saya titipkan di sini, coba pikirkan bagaimana meningkatkan kegiatan simpan pinjam oleh kelompok-kelompok perempuan (SPP) melalui PNPM. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Jika mungkin kita tambahkan plafonnya," tutur Wapres.
Sekadar catatan, embrio PNPM adalah antisipasi Pemerintah saat mengatasi krisis moneter pada 1997-98. Ketika itu namanya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang digodok di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Wapres Boediono ketika itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Lokasi proyek percontohan pertama PPK di Karanganyar, Jawa Tengah. Lantaran berhasil, PPK kemudian diterapkan ke berbagai daerah dan berkembang menjadi PNPM Mandiri.